Mahatma Gandhi

Mahatma Gandhi

Hukum lingkungan dalam bidang ilmu hukum, merupakan salah satu bidang ilmu hukum yang paling strategis karena hukum lingkungan mempunyai banyak segi yaitu segi hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum perdata. Dengan demikian, tentu saja hukum lingkungan memiliki aspek yang lebih kompleks. Dalam pengertian sederhana, hukum lingkungan diartikan sebagai hukum yang mengatur tatanan lingkungan (lingkungan hidup), di mana lingkungan mencakup semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia serta jasad-jasad hidup lainnya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) merupakan UU terakhir yang berlaku saat ini. UU ini diharapkan mampu menjawab persoalan lingkungan, mengingat persoalan lingkungan ke depan semakin kompleks dan sarat dengan kepentingan investasi dan semakin terpinggirkannya hak-hak masyarakat adat/lokal ketika berhadapan dengan korporasi besar. Tetapi hingga saat ini (19 bulan sejak UU PPLH disahkan) belum ada satu pun peraturan pelaksana yang diundangkan. Padahal UU PPLH mengamanatkan maksimal satu tahun harus sudah ada peraturan pelaksana. Kondisi ini jelas akan memperlemah aktualisasi penegakan hukum lingkungan hidup secara efektif. Dengan tidak adanya peraturan pelaksana (PP, Perpres) UU ini tidak mungkin dapat memberi implikasi nyata pada persoalan lingkungan.

Landasan hukum yang dipakai dalam UU PPLH yang mendasar adalah pasal 28H ayat 1 yang mengadopsi ketentuan dalam konvenan hak asasi manusia (HAM) tentang hak mendapat lingkungan yang baik dan pasal 33 ayat 1 berbicara tentang prinsip demokrasi ekonomi Indonesia. Maka jika menggunakan kedua pasal tersebut sebagai sandaran hukumnya maka minimal ada dua hal penting yang harus menjadi titik tekannya, yaitu penguatan hak masyarakat sipil (meningkatnya partisipasi masyarakat) dan tercapainya kesejahteraan ekonomi masyarakat Indonesia.

Berbicara konsistensi antara kedua prinsip tersebut di atas dengan materi yang terdapat dalam UU PPLH ini, terdapat beberapa ketentuan yang tidak konsisten. Berikut adalah beberapa pasal tersebut, pasal 26 ayat (2) “Bahwa pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan.” Dalam pasal ini tidak diikuti penjelasan seperti apa dan bagaimana bentuk informasi secara lengkap tersebut dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan bila hal tersebut tidak dilakukan. Kemudian pasal 26 ayat (4), “Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen amdal.” Pasal ini juga tidak diikuti penjelasan sehingga dapat menimbulkan kerancuan. Bagaimana prosedur mengajukan keberatan masyarakat yang menolak dokumen amdal tersebut?

        Kemudian dalam pasal 66, ”Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.” Dalam penjelasan pasal ini berbunyi, “Bahwa ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi korban dan atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup dan perlindungan dimaksudkan untuk mencegah tindakan pembalasan dari terlapor melalui pemidanaan dan atau gugatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan.” Pasal ini seharusnya tidak perlu dicantumkan karena janji dalam pasal ini berlawanan dengan kemandirian peradilan, di mana setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam proses persidangan.

Dalam pasal 92 ayat (3), “Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:

1. Berbentuk badan hukum
2. Menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup, dan
3. Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun

       Dalam pasal ini, hak organisasi lingkungan hidup dikebiri sehingga hak organisasi lingkungan menjadi sulit karena adanya persyaratan yang memberatkan. Tidak dicantumkannya hak-hak organisasi masyarakat dan pondok pesantren lainnya juga memperlemah hak gugatan sengketa lingkungan. Padahal persoalan lingkungan hidup adalah persoalan bersama dan harus ditanggung bersama oleh setiap komponen bangsa.

       Kemudian dalam pasal 15, “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana, danatau program.” Tidak adanya pertanggungjawaban yang ditimbulkan dari sebuah kewajiban. Ketentuan tersebut tidak mencantumkan sanksi apapun bagi pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang tidak melakukannya.

Kearifan Lokal dan Prinsip Keadilan

         UU PPLH belum bisa dikatakan menjadi UU/peraturan yang baik dalam mewujudkan visi ideologisnya. Tidak adanya keserempakan antara UUD 1945, UU PPLH, dan tidak adanya Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres) membuat UU PPLH ini tidak dapat diterapkan.

Perubahan paradigma pengelolaan sumber daya alam berbasiskan negara ke pengelolaan sumber daya alam berbasiskan masyarakat dipandang penting untuk dilakukan untuk mewujudkan negara kesejahteraan yang diamanahkan konstitusi. Pemberian ruang bagi prinsip-prinsip keadilan, demokrasi, partisipasi, transparansi, penghargaan, dan pengakuan atas kearifan lokal.

Yang perlu dipertegas adalah prinsip keadilan yang meliputi aspek-aspek kesejahteraan rakyat, pemerataan, pengakuan kepemilikan masyarakat adat, dan adanya sanksi bagi para perusak. Prinsip keadilan ini bertujuan untuk perwujudan penyelenggaraan pengelolaan sumber daya alam yang menjamin keadilan antar dan intra generasi. Dengan adanya prinsip ini diharapkan terwujud perlindungan hukum bagi masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam.

 
Artikel ditulis oleh Dian Chandra Buana

Mahasiswa Pascasarjana UMS Solo. Menekuni advokasi dan riset ilmu-ilmu sosial. Mengawal kajian strategis dan dekat dengan kaum muda. Mengkreasi bermacam rekomendasi penting, untuk Indonesia yang jauh lebih baik.